Women’s participation in water dispute negotiation and decision-making is crucial to achieving equal, sustainable, and effective policy implementations. This article addresses the involvement of women in Ethiopia’s water diplomacy against the background of shared water resource conflicts among Nile Basin countries. The tension is initially triggered as Ethiopia faces a serious humanitarian crisis of successive droughts, resulting from climate change (Corral, 2022). Dealing with the crisis, the Ethiopian Government has started building the Grand Ethiopia Renaissance Dam (GERD) on the Blue Nile in the state of Benishqul-Gumuz near the Ethiopian-Sudanese border is expected to become the largest hydroelectric dam in the world (Zreik, 2021). The infrastructural response by the Ethiopian Government consequently created high tensions between Ethiopia and Egypt (Kwesi Kyirewiah, 2022). It is feared that the new dam will disrupt the flow and quality of the Nile water on the northern side, which is used mainly for Egypt’s agriculture (Al Jazeera, 2020). While the impacts of the water crisis vary across class, gender and identities, water diplomacy and water resource management are still deemed to only be appropriate for men. read more

Secara global, perusahaan platform digital tidak memproduksi barang dan jasa tapi menyediakan infrastruktur yang memungkinkan perdagangan barang dan jasa oleh siapapun. Uber adalah perusahaan layanan transportasi tanpa memiliki aset kendaraan, AirBNB menyediakan layanan akomodasi komersil tanpa memiliki aset hotel atau properti. Hal baru yang dilakukan oleh perusahaan ini bukanlah pada jenis lapangan pekerjaan yang ditawarkan, tapi bagaimana pekerjaan-pekerjaan ini diorganisir.

Yang menarik adalah, platform digital tidak hanya menjadi penyedia lapak untuk berdagang saja tetapi juga berperan lebih besar dalam mengatur transaksi, misalnya: mempertemukan supply dan demand melalui algorithmic matching, menentukan harga barang atau jasa. Pada prakteknya perusahaan aplikasi mampu mengorganisir pasar dan mengubah logika institusi pasar dan korporasi dengan cara yang baru. Di saat yang sama, perusahaan aplikasi berperan sebagai regulator yang mengatur pekerja ‘gig’ sebagai mitra bisnis yang berdiri sendiri tapi masih banyak membatasi kebebasan mereka dalam berusaha. Tulisan ini akan membahas bagaimana ekonomi digital mendefinisikan ulang ketiga logika institusi tersebut. read more

Isu-isu kesenjangan, seperti disparitas dan kolonialisme digital, sering kali ikut membersamai bahasan mengenai ekonomi digital. Ketidaksetaraan akses internet hingga monopoli data merupakan dua problematika yang muncul, termasuk di Indonesia. Kesenjangan pun juga memunculkan berbagai praktik persaingan usaha yang tidak sehat, misalnya mengenai monopoli data digital dan jaringan internet oleh sebagian kecil pelaku ekonomi digital. Google, Amazon, Meta, Apple, dan Microsoft (GAMAM)^[1] merupakan lima korporasi yang menguasai data digital dan jaringan internet global, termasuk industri periklanan, mesin pencarian, hingga kekayaan intelektual. Bahkan, nilai kapitalisasi pasar GAMAM pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan total produk domestik bruto (PDB) Australia, Kanada, Prancis, dan Inggris (Mirrlees, 2022). Posisi dominan inilah yang menyebabkan beberapa negara seringkali kesulitan dalam menghadapi sengketa di ranah digital, terutama ketika berhadapan dengan korporasi raksasa seperti GAMAM. read more

Krisis iklim telah menjadi tantangan besar bagi negara-negara di dunia pada abad ke-21 ini (Mazzucato, 2018). Tentunya termasuk Indonesia yang menghadapi dua tantangan utama terkait krisis iklim. Pertama, Indonesia perlu menyelamatkan wilayah pesisirnya dari tenggelam oleh kenaikan permukaan air laut. Posisi sebagai negara kepulauan membuat pesisir Indonesia rawan terdampak oleh kenaikan permukaan air laut akibat krisis iklim (BBC, 2020). Lebih lagi, Jakarta merupakan kota yang paling terancam tenggelam oleh naiknya permukaan air laut (The Jakarta Post, 2020). Padahal Provinsi DKI Jakarta memiliki PDRB sebesar Rp2.914 triliun (Katadata, 2022). Sebuah kerugian ekonomi besar bila Indonesia kehilangan Jakarta. Belum lagi berbagai kota penting lain di pesisir seperti Semarang, Surabaya, dan Makassar. Kedua, Indonesia perlu menyelamatkan potensi pertaniannya dari ancaman krisis iklim. Indonesia merupakan negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia (CNBC, 2022). Produksi beras yang stabil penting untuk menjamin ketersediaan suplai atas konsumsi domestik. Selain itu, potensi permintaan dari ekspor beras juga memberi nilai ekonomi tinggi. Maka dari itu upaya penanggulangan perubahan iklim merupakan sebuah keharusan bagi indonesia. read more

Climate change is here and has disrupted the many aspects of our life, ranging from increased natural disaster, food insecurity, and resource scarcity.

[flipbook height=”950″ pdf=”https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1571/2021/12/03-02b.pdf”].