Current instability of the international situation, such as increasing tensions between the US and China, war between Ukraine and Russia, climate change, and global economic uncertainty has caused a food crisis internationally. As the fourth largest nation, with more than 280 million people, Jakarta has cautious concern over this issue. For instance, President Joko Widodo has repeatedly given speeches regarding the food crisis and is currently intensifying government attention through the rice aid program (Metriani, 2024). Responding to the concern over the food crisis, Indonesia has started to implement food estate projects in various locations to ensure the stability of the national food supply and national nutritional needs. However, several issues and critics also occur with the implementation of this project, such as environmental concerns due to deforestation and biodiversity losses (Napitupulu et al., 2021). read more

In the midst of a profound global transformation sparked by the triple disruption – the digital revolution, the COVID-19 pandemic, and climate change – Indonesia stands at the forefront, grappling with the intricate dance between climate justice and human rights under the umbrella of the Paris Agreement. This Op-Ed will explore how Indonesia must adeptly respond to the Paris Agreement in line with the current climate conditions. It underscores the notion that the Paris Agreement encompasses more than just emission reduction, as articulated by its preamble, emphasizing the imperative to “respect, promote, and consider their respective obligations on human rights.” (UNFCCC, 2015) read more

Indonesia, known for its vast nickel deposits, is poised to become a major player in the global battery industry. Nonetheless, a pivotal choice looms on the horizon —one that could lead the country down a path of sustainability or prosperity. As many scientists have advocated for a shift towards greener living, electric vehicles (EVs) are gaining traction as one of the solutions to a green lifestyle. Indonesia was distributing 81,525 units of EVs by 2023 (Ika, 2023), a significant increase from previous years. Meanwhile, the number of electric motorcycles alone surged 13-fold from 2020 to 2023 (Annur, 2023). read more

Berbagai upaya mitigasi dampak buruk dari perubahan iklim dan pemanasan global utamanya sangat bergantung pada keberhasilan pengendalian emisi karbon. Pajak lingkungan, dalam hal ini, dapat menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Diadopsi pertama kali pada tahun 1970-an oleh negara-negara OECD, pajak lingkungan dianggap sebagai instrumen ekonomi dengan potensi pengendalian emisi karbon yang relatif hemat biaya dan efisien untuk memerangi perubahan iklim (Baranzini et al., 2016; He et al., 2023). Selama hampir enam dekade semenjak pertama kali digunakan, pajak lingkungan memiliki jejak secara signifikan untuk memperbaiki kualitas ekosistem. Menggunakan data dari negara-negara OECD dari tahun 2005 – 2019, penelitian He dkk. (2023) menunjukkan bahwa penarikan pajak lingkungan telah berhasil mengurangi frekuensi anomali suhu dan emisi karbon per kapita yang berdampak pada perlambatan proses perubahan iklim. Doğan dkk. (2022) juga mencermati bahwa di negara-negara G7, penerapan pajak terhadap emisi karbon dapat secara signifikan mengurangi jumlah emisi dan secara bersamaan mendorong transisi penggunaan energi terbarukan. Namun demikian, meskipun pajak lingkungan sudah sangat populer dan diterapkan di banyak pemerintahan negara-negara Utara, nyatanya penggunaan pajak ini untuk memerangi masalah perubahan iklim masih dalam tahap embrionik di negara Selatan. Skema pajak lingkungan sendiri pada dasarnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi domestik masing-masing negara. Akan tetapi, situasi di banyak negara berkembang membuat upaya penerapan pajak lingkungan ini seringkali menemui resistensi sosial dan politik. read more

Permasalahan akibat perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga bagi manusia yang tinggal di dalamnya. Situasi krisis merentankan mereka yang tidak rentan dan semakin merentankan mereka yang rentan. Manusia mengalami keberagaman risiko akibat kebencanaan bergantung pada kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya^[1]. Dalam permasalahan akibat dampak perubahan iklim, kawan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer (LGBTQ) terutama kawan transgender memiliki pengalaman yang unik dibandingkan dengan kelompok rentan lainnya. Permasalahan iklim bukanlah permasalahan yang netral gender. read more

Infrastruktur teknologi informasi merupakan elemen integral dalam operasional yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan berbagai layanan pendukung (Fitriawati, 2017). Keseluruhan infrastruktur tersebut berfungsi sebagai fondasi yang efisien dan efektif dalam mengelola informasi, berkomunikasi, dan menjalankan operasionalnya secara optimal. Cloud computing adalah salah satu bentuk infrastruktur digital yang mendasari banyak layanan dan aplikasi dalam lingkup teknologi informasi dan melibatkan penyediaan sumber daya komputasi, seperti server, penyimpanan data, jaringan, basis data, perangkat lunak, dan analisis data. Cloud computing merupakan key factor pada network preparedness yaitu kesiapan atau perencanaan jaringan untuk berbagai situasi atau tantangan (Prabowo, Muslim, & Iryanto, 2015). Cloud computing berperan sebagai saluran utama yang ekonomis dan merupakan teknologi tepat guna berkelanjutan yang merujuk  pada  penggunaan  sumber  daya  komputasi atau disebut sebagai green computing (Prabowo, Muslim, & Iryanto, 2015; Nurlaelasari & Novia, 2023). read more

[av_textblock fold_type=” fold_height=” fold_more=’Read more’ fold_less=’Read less’ fold_text_style=” fold_btn_align=” textblock_styling_align=” textblock_styling=” textblock_styling_gap=” textblock_styling_mobile=” size=” av-desktop-font-size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” fold_overlay_color=” fold_text_color=” fold_btn_color=’theme-color’ fold_btn_bg_color=” fold_btn_font_color=” size-btn-text=” av-desktop-font-size-btn-text=” av-medium-font-size-btn-text=” av-small-font-size-btn-text=” av-mini-font-size-btn-text=” fold_timer=” z_index_fold=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” show_locked_options_fakearg=” av_uid=’av-46z7st’ sc_version=’1.0′] read more

Dinamika hilirisasi bahan baku industri telah menjadi isu prominen yang mewarnai agenda pembangunan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meski gencar mendapat penolakan dari Uni Eropa (EU) yang menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO) atas tuduhan proteksionisme terhadap komoditas bijih nikel, Presiden Joko Widodo tetap menempatkan agenda hilirisasi sebagai blueprint kebijakan ekonomi-politik di masa kepemimpinannya. Berefleksi terhadap berbagai pernyataan yang dilontarkan sang presiden dan jajarannya, agenda ini nampak dipersepsikan sebagai kunci kemajuan bangsa Indonesia di tengah derasnya arus industrialisasi. Hadirnya pertambahan nilai secara eksponensial digadang-gadang dapat mengakselerasi kemajuan industri dalam negeri Indonesia yang saat ini masih didominasi oleh ekspor bahan baku industri mentah. Janji politik para calon presiden-calon wakil presiden pada gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 untuk meneruskan agenda ini mengisyaratkan bahwa hilirisasi tetap akan menjadi tonggak pembangunan bangsa belasan tahun mendatang. read more

Lantas, bagaimana peternak harus menyikapi? Pertama, perlu adanya kesadaran kolektif yang secara spesifik menyoroti kontribusi usaha peternakan dalam menghasilkan emisi yang memicu perubahan iklim. Kesadaran ini dapat dibangun melalui penguatan solidaritas berbasis gabungan kelompok peternak (Gapoknak), koperasi, maupun asosiasi peternak, untuk memberikan edukasi kepada anggotanya terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap usaha bisnis peternakan. Lebih lanjut, perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu dan kekacauan pola curah hujan yang tidak terprediksi, akan menyebabkan penurunan kualitas padang penggembalaan dan kapasitas produksi hijauan pakan ternak, kekeringan, banjir, dan kelangkaan sumber daya air bersih, hingga gejala stress tekanan panas pada ternak dan munculnya penyebaran penyakit baru yang tak terduga (Moenga dkk, 2013; Black & Nunn, 2009; USDA’s Climate Hubs, 2013). Hal ini tentunya akan membawa dampak kerugian ekonomi yang harus ditanggung oleh peternak. Sejalan dengan hasil penelitian Weindl dkk (2015) yang menyebutkan bahwa sektor peternakan diproyeksikan akan mengalami kelangkaan sumber daya untuk menjalankan aktivitas budidaya karena implikasi dari perubahan iklim. Mengetahui dampak mengerikan tersebut, berangkat dari aspek kesamaan risiko yang akan dihadapi bersama oleh para peternak, maka rasa solidaritas perlu diperkuat untuk dapat berkontribusi menumbuhkan kesadaran kolektif.

Kedua, setelah peternak memiliki kesadaran kolektif, diharapkan ada perubahan perilaku dari peternak untuk mengambil sikap tanggung jawab. Terutama dalam hal menyesuaikan pola usahanya untuk mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman perubahan iklim. Untuk itu, konsep integrated farming system atau sistem peternakan terpadu bisa menjadi alternatif pilihan. Salah satu contoh praktik baik integrated farming system yang sudah diterapkan di Kalimantan Selatan yaitu program Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit Berbasis Kemitraan Usaha Inti Plasma (SISKA KUINTIP). Program tersebut didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2021. Peraturan ini mewajibkan adanya integrasi antara usaha perkebunan sawit dengan usaha budidaya ternak. Kerja sama ini mempertemukan dua aktor utama yakni, peternak rakyat dengan pengusaha industri kelapa sawit untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Secara teknis, konsep SISKA KUINTIP ini mengedepankan efisiensi pemanfaatan lahan secara bijak dengan cara menggembalakan sapi untuk dilepasliarkan di area lahan yang sama dengan tanaman sawit tumbuh. Pada aspek ekonomi, program SISKA KUINTIP bagi pengusaha industri kelapa sawit, mampu memotong 75% biaya yang dikeluarkan untuk herbisida, atau bahan kimia yang digunakan untuk membasmi rumput liar yang ada di sekitar tanaman sawit. Sementara bagi peternak sapi, program ini dapat menghemat biaya pakan sapi hingga 80% (Amri, 2014; Umar dkk, 2023).

     Program ini juga memberikan dampak positif secara ekologi, karena mampu mengurangi emisi GRK. Di mana kotoran ternak yang dihasilkan oleh sapi akan langsung jatuh ke tanah, sehingga mempercepat penyerapan bahan organik sebagai nutrien yang dibutuhkan oleh akar tanaman sawit. Hal ini mengacu pada pendapat Agus (2021) yang menggarisbawahi bahwa solusi emisi GRK asal ternak yaitu, ada pada manajemen pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber daya hayati bagi tanaman, dengan cara menjaga keteraturan ekosistem alamiah untuk konservasi kualitas sumber daya lahan dengan memelihara keseimbangan siklus karbon, oksigen, dan nitrogen yang ada dalam tanah. Sederhananya, siklus ini dapat kita lihat melalui perilaku sapi ketika memakan rumput liar yang merugikan pertumbuhan tanaman sawit atau limbah pelepah daun sawit yang rontok, kemudian dalam dua hari sapi akan mengeluarkan kotoran (feses dan urine) yang bermanfaat sebagai pupuk organik bagi tanaman sawit. Dengan kata lain, kotoran sapi dapat memperbaiki struktur, kegemburan, dan kandungan nutrisi tanah. Hal ini membuat tanah menjadi lebih subur untuk mendukung pertumbuhan kelapa sawit yang optimal (Husnain & Nursyamsi, 2015). Praktik ini juga konsisten dengan gagasan konsep ekonomi sirkular yang berupaya untuk mempertahankan nilai manfaat suatu sumber daya, dengan cara membuat daur hidup yang lebih panjang melalui proses pemanfaatan dan pembaharuan kembali secara efisien, dari suatu bahan material untuk mengurangi emisi GRK (Bocken dkk, 2020).

Selain aspek ekonomi dan ekologi, program ini juga memberikan manfaat pemberdayaan yang berkelanjutan bagi peternak rakyat yang sangat rentan terhadap ancaman perubahan iklim. Dalam konteks ini, program SISKA KUINTIP turut menggalang dukungan kemitraan dari berbagai multistakeholder, seperti perbankan, perguruan tinggi, dan lembaga asuransi. Peternak yang tergabung dalam program SISKA KUINTIP, akan mendapatkan fasilitas kemudahan akses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bunga rendah oleh bank mitra, pendampingan usaha dan peningkatan keterampilan oleh akademisi dan praktisi, hingga asuransi perlindungan sapi hilang atau mati (Yonavilbia, 2023; Widodo, 2023; Thohir, 2023).

Pada akhirnya, berkaca pada skema SISKA KUINTIP yang ada di Kalimantan Selatan, kata kunci “kolaborasi” segenap pihak sangat diperlukan untuk mengurangi beban dampak perubahan iklim kepada peternak yang rentan gulung tikar, sehingga mereka dapat tetap memastikan keberlanjutan aktivitas usaha ternaknya, dengan tetap memperhatikan aspek ekologi untuk memperlambat laju perubahan iklim. Sangat tidak dianjurkan beradaptasi hanya memprioritaskan aspek ekologi saja, kemudian menyingkirkan pertimbangan aspek ekonomi, dan begitu pula sebaliknya. Fakta perubahan iklim betul-betul memaksa peternak untuk segera beradaptasi, jika ingin tetap eksis bermain dalam arena bisnis pemenuhan pasokan kebutuhan daging sapi untuk penduduk di Indonesia, yang menyentuh angka 278 juta jiwa pada pertengahan tahun 2023 (BPS, 2023). Angka tersebut terus tumbuh dan berimbas pada proyeksi konsumsi daging sapi yang disebut akan mencapai 3,36 kg/kapita/tahun di tahun 2024, yang artinya mengalami peningkatan konsumsi dari tahun sebelumnya di 2023 sebesar 2,66 kg/kapita/tahun (Azizah, 2023; Agus, 2018).

Sekali lagi, kolaborasi sangat diperlukan untuk merespon ancaman perubahan iklim bagi para peternak. Mengingat konsumen daging sapi akan terus ada, meninjau kebutuhan dari sisi gizi, daging sapi adalah sumber protein hewani yang tak tergantikan karena mengandung asam amino esensial lengkap yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan, pembentukan otot, hormon, dan sel, yang mana jenis asam amino esensial ini tidak ditemukan oleh produk selain dari hasil ternak dan tidak dapat disintesis secara alami oleh tubuh manusia (Agus, 2018). Ditambah kombinasi alasan faktor eksternal lainnya, seperti pertambahan populasi penduduk, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, urbanisasi, dan arus globalisasi yang mendorong permintaan komoditas daging sapi yang semakin menggairahkan bagi usaha bisnis peternakan, namun pada saat bersamaan mensyaratkan adanya daya dukung ekologi yang memadai.

Referensi

Agus, A. (2021, 01 Mei). Prof Ali Agus: Daging ternak (sapi) sebagai produk ekologis. Trobos Livestock. Diakses pada 30 November 2023 melalui http://troboslivestock.com/detail-berita/2021/05/01/22/14486/prof-ali-agus-daging-ternak-sapi-sebagai-produk-ekologis.

Agus, A., & Widi, T. S. M. (2018). Current situation and future prospects for beef cattle production in Indonesia – A review. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 31(7). 976-983.

Amri, Q. (2014, 1 Oktober). Membaca arah integrasi sapi-sawit. Majalah Sawit Indonesia. Diakses pada 30 November 2023 melalui http://sawitindonesia.com/sajian-utama/membaca-arah-integrasi-sapi-sawit.

Azizah, N. (2023, 22 Juni). Konsumsi daging di Indonesia masih dibawah angka rata-raat dunia. Republika. Diakses pada 30 November 2023 melalui https://ekonomi.republika.co.id/berita/rwnm9i463/konsumsi-daging-indonesia-masih-di-bawah-angka-ratarata-dunia

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Jumlah penduduk pertengahan tahun (ribu jiwa) 2021-2023. bps.go.id. Diakses pada 30 November 2023 melalui https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022, 11 Juli). BPS: populasi sapi potong RI terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Databooks.  Diakses pada 30 November 2023 melalui

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/11/bps-populasi-sapi-potong-ri-terus-meningkat-selama-5-tahun-terakhir#:~:text=Sementara%2C%20populasi%20sapi%20potong%20di,05%20juta%20ekor%20pada%202021 read more

As the threat of climate change continues to loom closer on the horizon, and the pressing need for resources to meet energy transition targets, attention has shifted to the largely unexplored depths of the ocean. Deep-sea mining (DSM) emerges as a potential remedy to address these challenges, with polymetallic nodules in the seabed holding crucial resources to fuel energy transition. However, the promising prospects of DSM are accompanied by significant challenges, including environmental risks, the uncertainties of the deep ocean, and the possibility of DSM as a key domain for power politics. Given these circumstances, this article aims to examine the potential of DSM—both its possible benefits and risks—in supporting energy transition and explore its implications for international politics. read more