Indonesia holds the highest number of active volcanoes in the Pacific Ring of Fire, making it highly vulnerable to natural disasters such as earthquakes and tsunamis. Australia is not in any more vantage point either, with an increase of devastating and tragic phenomena and extreme weather as the consequences of climate change. Considering the long history of cooperation between the two countries, including the fields of natural disaster management, this article aims to analyze how Australia and Indonesia have the prospect to strengthen their bilateral relations in addressing the challenges, by analyzing the way cooperative disaster management worked in the past between the two countries. It also seeks to argue that by cooperating together, Australia and Indonesia can build a stronger foundation for regional collaboration, promoting greater resilience, and reducing the human and economic costs of disasters for their countries and the broader region.
Perubahan Iklim
Perubahan iklim merupakan isu serius yang perlu mendapatkan perhatian dan aksi nyata. Salah satu aksi nyata adalah mengurangi penggunaan energi fosil. Dalam penelitian OECD (2022) sebanyak 81% pasokan listrik di Indonesia masih bergantung dengan energi fosil, terutama batu bara. Bahkan, menurut Dadan Kusdiana selaku Jenderal Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM dalam “Webinar Kilang dalam Transisi Energi” yang diselenggarakan pada November 2021, penggunaan energi fosil di Indonesia masih menyentuh angka 88,8% dari total penggunaan energi bauran primer. Penggunaan energi fosil menyebabkan kenaikan emisi gas rumah kaca, sehingga iklim menjadi tidak stabil serta meningkatnya suhu bumi dan permukaan air laut (Pertamina, 2020). Data tersebut menunjukan negara kita, Indonesia masih menggunakan energi fosil dalam skala besar.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, bencana hidrometerologi berupa banjir dan longsor yang disebabkan oleh perubahan iklim kian nyata dan sudah tidak terelakkan lagi di berbagai belahan bumi, termasuk di Indonesia. Catatan The International Disaster Database EM-DAT secara global menyatakan bahwa dalam rentan waktu 1900-2023, jumlah kejadian bencana naik drastis, khususnya mulai tahun 1980-an dengan rata-rata kenaikan mencapai 22 persen di seluruh dunia. Sementara itu, di Indonesia, dari tahun 1953 sampai 2022, kejadian bencana banjir dan longor rata-rata naik 23,2 persen. Walhasil, Indonesia menjadi negara nomor tiga di dunia, di bawah China dan India yang sering terkena bencana banjir dan longsor (Budianto, dkk, 2023).
Modernisasi kehidupan menuntut manusia untuk selalu melakukan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan. Masifikasi pembangunan tidak hanya menimbulkan pengaruh positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan. Salah satu dampak negatif yang bersifat lokal adalah kerusakan alam. Kerusakan alam terjadi akibat pemanfaatan sumber daya alam bersifat eksploitatif. Sementara dampak negatif bersifat global adalah perubahan iklim. Menurut laporan dari World Meteorological Organization (WMO) (2022) mengenai keadaan iklim dunia tahun 2021, suhu permukaan bumi meningkat hingga 0,85°C dibanding suhu rata-rata tahunan periode 1951-1980. Ironisnya, pembangunan manusia tidak saja merusak alam dan meningkatkan resiko perubahan iklim namun dilakukan dengan memarjinalisasi kelompok masyarakat tertentu, termasuk kelompok masyarakat tradisional.
Hutan mangrove kerap dikenal sebagai hutan payau atau hutan bakau. Nama bakau sendiri diambil dari salah satu jenis penyusun mangrove yakni Rhizophora Sp. yang dapat ditemukan di keseluruhan pesisir Indonesia. Jenis tersebut berasosiasi bersama jenis mangrove lainnya antara lain Avicennia Sp., Bruguiera Sp., Sonneratia Sp., serta jenis asosiasi lain membentuk satu kesatuan hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan bagian dari hutan tropis yang berada di kawasan pesisir yang memiliki relasi kuat dengan pasang surut air laut, tingkat ketenangan gelombang laut dan kondisi tanah relatif berlumpur. Selain hidup dalam ekologi laut, hutan mangrove juga dapat ditemukan di muara sungai (estuari) sebagai daerah peralihan antara ekosistem daratan dan lautan (ekosistem air payau).
Perubahan iklim merupakan masalah global yang dihadapi semua negara di dunia dan telah mencuri perhatian negara di dunia. Prioritas isu mengenai perubahan iklim menjadi topik menarik dalam melihat hubungan keterikatan manusia-alam dan sebaliknya, akan tetapi kondisi menunjukkan saat ini catur politik di Indonesia bak ibarat pepatah “Jauh panggang dari api” yang artinya jawaban perubahan iklim tidak seperti yang diharapkan dalam kebijakan maupun tindakan. Di Indonesia, perubahan iklim telah dirasakan dengan penurunan produksi dari sektor pertanian yang disebabkan adanya perubahan cuaca, menyusul bencana alam yang disinyalir sebagai inti perubahan iklim atau disebut dengan hidrometeorologi merupakan bencana yang disebabkan oleh cuaca dan lingkungan, hal tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan alam yang masif di Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan tercatat Januari hingga September 2019 terdapat 98% bencana hidrometeorologi, posisi wilayah yang paling banyak terjadi bencana hidrometeorologi di Tahun 2019 adalah Jawa Tengah dengan angka bencana 692 kejadian (Aziz, 2020).
Indonesia merupakan negara keempat setelah Kanada, Uni Soviet dan Amerika Serikat yang memiliki lahan gambut yang luas. Luas lahan gambut di Indonesia ditaksir 14,95 juta hektar yang tersebar di Pulau Papua, Kalimantan, dan Sumatera serta beberapa bagian di Sulawesi (Masganti dkk, 2017). Tanah gambut merupakan tanah yang terbentuk dari timbunan sisa tanaman yang mati, baik yang sudah lapuk ataupun belum. Timbunan terus bertambah karena proses dekomposisi yang terhambat oleh kondisi anaerob dan kondisi lingkungan lainnya sehingga menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan organisme pengurai (Sukarman, 2015). Tanah gambut memiliki karakteristik yang unik dimana gambut dinilai sebagai habitat lahan basah yang mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah yang besar sehingga mencegah larinya gas rumah kaca (terutama CO₂) ke atmosfer bumi. Keunikan yang dimiliki gambut ini kemudian menempatkan gambut menjadi tanaman yang memiliki peran penting dalam penanganan perubahan iklim.
Tantangan Krisis Iklim dan Urgensi Pembangunan Infrastruktur
Kebijakan energi di Indonesia memiliki dinamika yang diwarnai dengan adanya kontradiksi, kompleksitas dan ketidakpastian. Pada satu sisi, ada kebutuhan untuk mengembangkan renewable energy dalam rangka mengatasi tantangan krisis iklim. Hal ini telah dianggap sebagai “Tantangan Besar Abad 21” (Mazzucato, 2018). Lebih lagi, berbagai tekanan internasional misalnya melalui UNFCCC 1994, Kyoto Protocol 2004, dan Paris Agreement 2016 turut menekan arah kebijakan untuk lebih pro sustainability. Pada sisi lain, agenda untuk mendorong pembangunan infrastruktur juga semakin meningkat urgensinya. Berdasarkan indeks infrastruktur dunia yang dikutip dari Statista (2019), peringkat infrastruktur Indonesia berada di urutan 72 dunia. Tertinggal dari Thailand (71), China (35), dan Malaysia (34). Ketertinggalan infrastruktur ini tentunya juga berdampak terhadap rendahnya daya saing ekonomi Indonesia. Berdasarkan laporan dari World Economic Forum (2019), daya saing ekonomi Indonesia berada di urutan 50 dunia. Peringkat ini berada di bawah Thailand (40), China (28), dan Malaysia (27).
Women’s participation in water dispute negotiation and decision-making is crucial to achieving equal, sustainable, and effective policy implementations. This article addresses the involvement of women in Ethiopia’s water diplomacy against the background of shared water resource conflicts among Nile Basin countries. The tension is initially triggered as Ethiopia faces a serious humanitarian crisis of successive droughts, resulting from climate change (Corral, 2022). Dealing with the crisis, the Ethiopian Government has started building the Grand Ethiopia Renaissance Dam (GERD) on the Blue Nile in the state of Benishqul-Gumuz near the Ethiopian-Sudanese border is expected to become the largest hydroelectric dam in the world (Zreik, 2021). The infrastructural response by the Ethiopian Government consequently created high tensions between Ethiopia and Egypt (Kwesi Kyirewiah, 2022). It is feared that the new dam will disrupt the flow and quality of the Nile water on the northern side, which is used mainly for Egypt’s agriculture (Al Jazeera, 2020). While the impacts of the water crisis vary across class, gender and identities, water diplomacy and water resource management are still deemed to only be appropriate for men.
Krisis iklim telah menjadi tantangan besar bagi negara-negara di dunia pada abad ke-21 ini (Mazzucato, 2018). Tentunya termasuk Indonesia yang menghadapi dua tantangan utama terkait krisis iklim. Pertama, Indonesia perlu menyelamatkan wilayah pesisirnya dari tenggelam oleh kenaikan permukaan air laut. Posisi sebagai negara kepulauan membuat pesisir Indonesia rawan terdampak oleh kenaikan permukaan air laut akibat krisis iklim (BBC, 2020). Lebih lagi, Jakarta merupakan kota yang paling terancam tenggelam oleh naiknya permukaan air laut (The Jakarta Post, 2020). Padahal Provinsi DKI Jakarta memiliki PDRB sebesar Rp2.914 triliun (Katadata, 2022). Sebuah kerugian ekonomi besar bila Indonesia kehilangan Jakarta. Belum lagi berbagai kota penting lain di pesisir seperti Semarang, Surabaya, dan Makassar. Kedua, Indonesia perlu menyelamatkan potensi pertaniannya dari ancaman krisis iklim. Indonesia merupakan negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia (CNBC, 2022). Produksi beras yang stabil penting untuk menjamin ketersediaan suplai atas konsumsi domestik. Selain itu, potensi permintaan dari ekspor beras juga memberi nilai ekonomi tinggi. Maka dari itu upaya penanggulangan perubahan iklim merupakan sebuah keharusan bagi indonesia.