Upaya transformasi digital tidak terlepas dari dua tahapan sebelumnya, yakni digitisasi dan digitalisasi. Digitisasi dipahami sebagai proses mengubah data dari analog menjadi digital, sedangkan digitalisasi adalah proses menuju dan penggunaan sistem digital. Ketika Indonesia, sebagai salah satu negara besar dengan peluang market yang diuntungkan dengan adanya digital ekonomi, digadang-gadang memasuki era transformasi digital sebagai bagian dari program penyejahteraan rakyat, ternyata masih ada banyak tugas yang mesti diselesaikan dalam tahapan digitalisasi supaya Indonesia dapat segera lepas landas bertransformasi secara digital. read more

Community Based Tourism atau sering disingkat sebagai CBT merupakan aktivitas pariwisata yang dimiliki dan dioperasikan komunitas masyarakat yang berkontribusi pada kesejahteraan komunitas melalui dukungan pada kehidupan berkelanjutan serta perlindungan lingkungan, tradisi, dan warisan budaya (ASEAN, 2016:2). Konsep ini hadir merespon perkembangan industri pariwisata yang cenderung dikuasai sektor privat dan tidak memberi hasil signifikan kepada masyarakat setempat (Ambardi dkk., 2019: 9). Meski membawa banyak dampak positif, pengelolaan pariwisata berkelanjutan ini juga memiliki banyak tantangan. Salah satunya adalah ketidakstabilan keuntungan finansial akibat rendahnya kemampuan pemasaran (Boonratana, 2011) dan sulitnya menjangkau pasar (Ngo dkk, 2018). Jika tidak segera diatasi, ketidakstabilan finansial ini dapat mengancam keberlangsungan CBT. Untuk itu, CBT memerlukan strategi pemasaran yang sesuai dengan ketersediaan sumber daya komunitas dan kebutuhan wisatawan. read more

Hiperkonektivitas, atau situasi saat masyarakat selalu terhubung dan berinteraksi dengan perantara teknologi, menjadi situasi yang tidak terelakkan pada masa pandemi Covid-19. Teknologi digital yang bertransformasi sebagai tumpuan untuk beraktivitas, mulai dari aspek pendidikan, sosial, hingga ekonomi, bagaikan pisau bermata dua: mempermudah manusia untuk saling terhubung saat dituntut untuk menjaga jarak fisik serta membatasi interaksi tatap muka, sekaligus menuntut manusia—yang selanjutnya disebut masyarakat digital—untuk fasih dan memiliki resiliensi agar terhindar dari dampak negatif saat menggunakan media digital. read more

Belakangan ini, kegiatan berwisata atau traveling semakin digandrungi oleh kaum muda. Istilah-istilah seperti healing, solo trip, dan sejenisnya, ramai menghiasi lini masa di berbagai platform media sosial. Media sosial memainkan peran signifikan terhadap proses pencarian, penggunaan, penyebaran, hingga kemudian pengambilan keputusan wisatawan. Media sosial seakan-akan telah menggantikan brosur perjalanan hingga album dokumentasi bagi para wisatawan, khususnya mereka yang berasal dari generasi muda. Besarnya peran media sosial ini pun menghadirkan banyak fenomena baru dalam dinamika komunikasi pariwisata di Indonesia. read more

Tantangan Krisis Iklim dan Urgensi Pembangunan Infrastruktur

Kebijakan energi di Indonesia memiliki dinamika yang diwarnai dengan adanya kontradiksi, kompleksitas dan ketidakpastian. Pada satu sisi, ada kebutuhan untuk mengembangkan renewable energy dalam rangka mengatasi tantangan krisis iklim. Hal ini telah dianggap sebagai “Tantangan Besar Abad 21” (Mazzucato, 2018). Lebih lagi, berbagai tekanan internasional misalnya melalui UNFCCC 1994, Kyoto Protocol 2004, dan Paris Agreement 2016 turut menekan arah kebijakan untuk lebih pro sustainability. Pada sisi lain, agenda untuk mendorong pembangunan infrastruktur juga semakin meningkat urgensinya. Berdasarkan indeks infrastruktur dunia yang dikutip dari Statista (2019), peringkat infrastruktur Indonesia berada di urutan 72 dunia. Tertinggal dari Thailand (71), China (35), dan Malaysia (34). Ketertinggalan infrastruktur ini tentunya juga berdampak terhadap rendahnya daya saing ekonomi Indonesia. Berdasarkan laporan dari World Economic Forum (2019), daya saing ekonomi Indonesia berada di urutan 50 dunia. Peringkat ini berada di bawah Thailand (40), China (28), dan Malaysia (27). read more

Pengembangan teknologi yang dilakukan secara berkelanjutan dewasa ini telah mendorong hadirnya berbagai disrupsi tidak terduga (unpredictable disruption). Salah satunya adalah digunakannya aset kripto sebagai salah satu instrumen ekosistem ekonomi digital. Jenis aset kripto yang umum digunakan adalah mata uang kripto (cryptocurrency) seperti bitcoin, ethereum ataupun bentuk mata uang kripto lainnya. Pemanfaatan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dalam ekosistem ekonomi digital pada skala global tersebut menjadi satu disrupsi yang serius di tingkat nasional. Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) telah secara tegas melarang penggunaan mata uang kripto yang umum juga disebut sebagai mata uang virtual (virtual currency) sebagai alat pembayaran sesuai ketentuan Pasal 34 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI 18/2016). Meski demikian, aturan yang dimaksud tidak dapat secara ekstensif menjangkau pengembang teknologi generasi kelima (5G) yang memperluas cakupan ekosistem ekonomi digital ke satu model termutakhir, yaitu ekosistem metaverse. read more

Sejak virus COVID-19 menyebar dan menjadi krisis global, tingkat kepedulian masyarakat dunia mulai bertambah terkait pentingnya menjaga pola hidup sehat. Kepedulian tersebut salah satunya ditunjukan dengan membagikan informasi melalui media digital. Media sosial Instagram sebagai salah satu produk dari media digital banyak digunakan oleh kementerian bidang kesehatan, organisasi, komunitas hingga individu guna menyampaikan informasi maupun kampanye tentang kesehatan.

Dengan maraknya pemanfaatan media sosial, penikmat Instagram pun turut meningkat. Hal tersebut mengakibatkan presentasi organisasi maupun individu dalam menyampaikan informasi terkait COVID-19 pun kian beragam, sehingga mulai bermunculan mikro selebritas baru. Karakteristik dari media sosial seperti Instagram ini memungkinkan penggunanya untuk dapat berpartisipasi dalam percakapan di dunia maya. Seperti yang dinyatakan oleh Turner (2010), dengan adanya demotic turn seorang individu yang awam sekalipun dapat meningkatkan visibilitasnya, salah satunya dengan label micro celebrity (Senft, 2008) yang dapat disandang individu atas popularitasnya di media baru. read more

Teknologi informasi tengah ditransformasikan secara parsial ke dalam beberapa sistem pelaksanaan pemilu di Indonesia. Penerapan TIK dalam pemilu memiliki urgensi sebagai alat dukung guna meningkatkan kualitas pemilu yang berintegritas, berkualitas, transparan, dan akuntabel (Suri & Yuneva, 2021). Namun, di balik urgensi tersebut, penerapan teknologi membuka spektrum ancaman baru yakni ancaman serangan siber terhadap sistem informasi digital yang digunakan dalam proses tahapan pemilu. Serangan siber dapat berimbas pada kekacauan politik hingga ancaman terhadap seluruh warga negara, salah satunya ancaman serangan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang berisi data warga negara yang memiliki hak politik secara konstitusi. read more

The affinity between the United States and China has been unsteady; both have had the most critical and complex bilateral relationship throughout history. This affiliation is growing worse over the years, especially when China started gaining ground in competition over the dominant position in the global economy and political system. In this digital age, the game between the two countries is more than just a trade war. Recently, technology has become the core issue of the rivalry between the US and China, and even the term Tech War has been formalized in official US documents (Danilin, 2021). In this article, I argue that the US-China Technology War has significantly strengthened China’s technological existence in Global South, which led to a more considerable opportunity to reduce the digital divide within South countries. read more

While the rest of the world largely returned to everyday life in 2021, this is not the case in China. While the country was celebrated as one of the “successful” countries in combating the COVID-19 pandemic, many of its cities remain in lockdown two years into the pandemic. While there is growing discontent with this policy, the Chinese government has insisted that the zero-COVID policy is the best policy to handle the pandemic in China. The appointment of Li Qiang, the Party Secretary of Shanghai during the brutal COVID-19 lockdown in early 2022 that harmed the economy, in the 20^th National Congress of the Chinese Communist Party as the next premier of China has proven that Xi Jinping has doubled down on China’s continued application of the zero-COVID policy (BBC News 2022). read more