Siapa sangka sebuah kode QR bisa mengguncang sistem keuangan global? Transformasi digital menciptakan medan baru dalam perebutan kekuasaan global. Di tengah dominasi sistem pembayaran oleh negara-negara Utara seperti Visa dan Mastercard, negara-negara Selatan mulai menyadari bahwa dominasi infrastruktur digital bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal kedaulatan. Penting untuk diingat bahwa sistem keuangan global seperti Visa dan Mastercard bukanlah sistem yang netral. Mereka adalah bagian dari infrastruktur global yang dibangun pasca Perang Dunia II sebagai ekspresi dari dominasi politik-ekonomi negara-negara Barat. Yuana dan Putri (2021) berargumen bahwa dominasi platform digital global bukan sekadar soal teknologi, tetapi bagian dari relasi kekuasaan global yang timpang. QRIS tidak bisa dipisahkan dari konteks ini. Ia adalah upaya Indonesia untuk keluar dari ketergantungan struktural terhadap sistem pembayaran milik Utara. Melalui penguatan sistem domestik, Indonesia berupaya merebut kendali atas tiga elemen utama yang selama ini dikuasai oleh infrastruktur keuangan global Visa dan Mastercard: arus transaksi, biaya layanan dan data pengguna. read more

Artificial Intelligence (AI) terus berkembang. Teknologi ini mulai digunakan di kampus di seluruh dunia untuk berbagai hal, seperti membuat materi kuliah, membuat soal evaluasi, dan menilai tugas mahasiswa. Apakah, bagaimanapun, adopsi AI di ruang kelas merupakan kemajuan? Apakah benar-benar menciptakan perbedaan moral baru antara pendidik dan siswa?

Northeastern University di Massachusetts, Amerika Serikat, memiliki kasus yang menarik. Seorang siswa bernama Ella Stapleton menuntut pengembalian uang kuliah sebesar $8.000 setelah mengetahui bahwa gurunya menggunakan ChatGPT untuk membuat materi pelajaran (Desk, 2025). Ironisnya, siswa dilarang menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas di kelas yang sama. Stapleton menggambarkan ini sebagai jenis “kemunafikan institusional” yang merusak kredibilitas dan kejujuran pendidikan tinggi. read more

Salah satu tren standar kecantikan yang belakangan diikuti banyak orang adalah tren glow up. Tren inimenunjukkan perubahan penampilan fisik seseorang. Menariknya, kebanyakan dari tren tersebut memperlihatkan penampilan fisik yang awalnya memiliki kulit gelap dan memberi kesan tak terurus, berubah menjadi seseorang yang memiliki kulit putih, cerah, dan mulus. Terdapat pula beragam filter yang dapat mendukung penampilan penggunanya, agar wajah tampak menjadi lebih muda, putih, bersinar, hingga unreal atau memiliki kecantikan yang tidak realistis. read more

Indonesia berada dalam pusaran Triple Disruption mencakup disrupsi teknologi, ekologi, dan sosial-politik. Ketiga guncangan ini bukan hanya mengguncang fondasi ekonomi dan lingkungan, tetapi juga memaksa kita mempertanyakan ulang tatanan kekuasaan dan cara kita memahami makna, hukum, dan hidup bernegara. Dalam pusaran ini, bahasa menjadi lebih dari sekadar alat komunikasi. Ia berubah menjadi arena politik, senjata ideologis, dan alat legitimasi. Bahasa menjadi pengatur makna yang menentukan siapa yang berkuasa dan siapa yang dikecualikan dari wacana publik. Manusia tidak dapat dilepaskan dari dimensi kebahasaan (Gadamer, 1985). Seperti yang diungkapkan Gadamer, hubungan manusia dengan dunia terjadi lewat bahasa. Dalam pusaran Triple Disruption ini, penting untuk memahami bagaimana bahasa bekerja sebagai instrumen kekuasaan dalam konteks disrupsi teknologi, ekologi, dan sosial-politik. read more

Over the course of the past ten years, the Environmental, Social and Governance (ESG) framework has become the primary instrument employed by global corporate bodies and international financial institutions in various ways to transition to a sustainable economy. ESG is promoted as the practical, if not cynical, answer to social inequality and the climate crisis, the intellectual fix for capitalism whereby social change is engineered via the mechanisms of financial markets. On the whole, however, in contrast to this rosy perspective, ESG represents the new face of green neoliberalism, a mode of capitalism that uses sustainability covers to sustain market dominance and stabilize the unequal global economic order. read more

Ketika negara berkembang dipaksa meminjam uang untuk menyelamatkan planet yang rusak, coba pikir kembali: bantuan atau jebakan?

Bumi sedang terbakar! Pertanggungjawaban terhadap krisis iklim menjadi bahasan pokok dalam Conference of the Parties (COP) untuk salah satunya membicarakan skema pendanaan iklim. Pada awalnya, skema pendanaan ini ditujukan untuk untuk membantu berbagai program adaptasi dan mitigasi iklim di negara-negara berkembang melalui skema utang luar negeri (OECD, 2010). Kendati demikian, skema pendanaan iklim berbasis utang justru mengekspresikan logika neoliberal yang mengalihkan kekuasaan kepada para pelaku pasar, juga menciptakan kondisi yang sangat merugikan negara berkembang untuk semakin terpuruk dalam krisis ekonomi, alih-alih beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi krisis iklim (Bracking & Leffel, 2021). Dengan berkaca pada hegemoni yang didefinisikan oleh Gramsci, tulisan ini dipandu oleh 1 (satu) pertanyaan: bagaimana pendanaan iklim berbasis utang merupakan instrumen hegemonisasi neoliberal dalam tatanan global? read more

Awal 2025, pemerintahan baru Prabowo Subianto telah membuat gebrakan baru dengan melakukan pemotongan anggaran besar-besaran. Kebijakan yang disebutnya “efisiensi” ini secara masif mengurangi anggaran berbagai lembaga negara yang dianggap pemborosan. Banyak yang mengeluhkan dampak langsung efisiensi ini, mulai dari pemecatan terhadap banyak tenaga honorer yang kerap berada di garis depan pelayanan, penurunan fasilitas kerja, sampai ancaman dihentikannya program-program bantuan pendidikan.

Namun, kritik terbesar bagi efisiensi ini sesungguhnya adalah kontradiksi pemerintahan Prabowo. Sejak awal, Prabowo membentuk kabinet yang dianggap tidak proporsional dengan banyaknya posisi dan jabatan yang diberikan (Sood, 2024). Kontradiksi ini makin terlihat dengan rencana Prabowo untuk mengalihkan dana pada program kontroversial Makan Bergizi Gratis (MBG), dan yang terbaru adalah lembaga kontroversial Danantara (Siswanto, 2025). read more

Saat ini, media digital telah memfasilitasi kebutuhan kontemporer masyarakat global. Kita harus mengatakan bahwa media digital telah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Namun, media digital juga menimbulkan resiko baru terkait penggunaannya oleh kelompok teroris guna mendiseminasikan ideologi dan merekrut anggota. Fakta memperlihatkan remaja di negara eropa dan asia yang banyak menghabiskan waktu di dunia virtual lebih mudah teradikalisasi dan bergabung ke dalam kelompok teroris (Bastug, et al, 2018 & Nuraniyah, 2018). Perkembangan jaringan teroris semakin luas sejak pandemi COVID-19, sebab masyarakat global banyak menghabiskan waktu di dunia virtual (Basit, 2020). Paparan digital ini dilihat kelompok teroris sebagai peluang untuk mengintensifkan pesan persuasi guna meradikalisasi dan merekrut anggota baru. Oleh sebab itu, tulisan ini menjelaskan bagaimana kelompok teroris menggunakan media digital untuk memperluas jaringannya. read more

Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada 13 November 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya industri berorientasi ekspor untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen (Nugroho, 2024). Namun, penulis melihat bahwa pemerintah juga perlu mengintensifkan ekspor jasa mengingat kondisi perdagangan global yang semakin proteksionis, terutama dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Penjualan jasa digital semakin menjanjikan berkat kemajuan teknologi yang memberi peluang bagi masyarakat untuk dapat mengakses pasar yang lebih mengglobal (Winanti et al., 2021: 17). read more

In the midst of the climate crisis, the role of religious organizations is increasingly crucial. Islamic religious organizations as the majority religion in Indonesia promote Green Islam (Jannah, 2024) as their commitment to the issue. However, this commitment is questioned by the ambivalent attitude of these religious organizations towards the climate crisis, especially because of the closeness of religious organizations with the government through the submission of Mining Licenses (IUP) to religious organizations such as NU and Muhammadiyah. read more