Ketika negara berkembang dipaksa meminjam uang untuk menyelamatkan planet yang rusak, coba pikir kembali: bantuan atau jebakan?
Bumi sedang terbakar! Pertanggungjawaban terhadap krisis iklim menjadi bahasan pokok dalam Conference of the Parties (COP) untuk salah satunya membicarakan skema pendanaan iklim. Pada awalnya, skema pendanaan ini ditujukan untuk untuk membantu berbagai program adaptasi dan mitigasi iklim di negara-negara berkembang melalui skema utang luar negeri (OECD, 2010). Kendati demikian, skema pendanaan iklim berbasis utang justru mengekspresikan logika neoliberal yang mengalihkan kekuasaan kepada para pelaku pasar, juga menciptakan kondisi yang sangat merugikan negara berkembang untuk semakin terpuruk dalam krisis ekonomi, alih-alih beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi krisis iklim (Bracking & Leffel, 2021). Dengan berkaca pada hegemoni yang didefinisikan oleh Gramsci, tulisan ini dipandu oleh 1 (satu) pertanyaan: bagaimana pendanaan iklim berbasis utang merupakan instrumen hegemonisasi neoliberal dalam tatanan global?