“Revolusi dari meja makan” merupakan salah satu motto dari kelompok Perempuan Petani Karisma. Kalimat ini memiliki makna bahwa setiap keluarga harus dapat mengontrol dan memastikan makanan yang dihidangkan di meja makan keluarga memiliki kualitas yang baik dan dihasilkan dari proses yang berdampingan dengan alam. Kelompok Tani Karisma merupakan perkumpulan petani perempuan yang ada di desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Riak-riak memasifkan perjuangan mereka dalam hal menyebarluaskan nilai-nilai dalam pertanian lestari sudah dimulai sejak tahun 2006. Pergerakan mereka dimulai dari menerapkan pola pertanian lestari oleh setiap anggota kelompok guna pemenuhan pangan rumah tangga masing-masing anggota. Pola pertanian lestari sebenarnya merupakan pola pertanian tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Akan tetapi kemudian pola pertanian ini tergerus akibat dari kebijakan pemerintah pada masa orde baru yaitu revolusi hijau, salah satunya yaitu ragam benih lokal yang digantikan dengan benih industri, seperti benih padi Makmur yang menjadi benih unggulan di wilayah Kalibawang dan saat setelah revolusi hijau benih ini sudah tidak dapat ditemukan lagi (Ullaili, 2024). Walaupun dengan tantangan yang ada, pola pertanian lestari terus dirawat oleh kelompok Perempuan Petani Karisma dan menjadi strategi dalam menghadapi tantangan krisis iklim dan kelangkaan pangan yang menjadi persoalan di berbagai belahan dunia hari ini. read more

Since the world has embraced the green narrative, the focus has shifted more towards individual responsibility rather than holding fossil fuel industries accountable for their extractive activities. This shift has had a long-lasting impact on policymakers and society’s perspective on the urgent climate crisis. For years, the oil industry has spent over $3 billion to control the discourse on these issues, with one of the prominent channels being education (Holden, 2020). As a long-term solution to many global issues, the power embedded in the production and dissemination of knowledge is immensely significant. Even the formulation of education policies is constantly influenced by political factors (Nordensvärd, 2014). Those who control education have the power to shape the societal thinking of children and youth, steering them towards specific regimes of knowledge. This is what academics call: petro-pedagogy, a promotion of teaching practices that legitimize energy-related activities, and trigger awareness of personal responsibilities. However, such pedagogy extends beyond classroom activities to include industry infiltration through philanthropic initiatives. read more

As a region with an enormous ageing population, the flow of migrants who perform care work is prominent in Asia. Migrants from less affluent countries such as Indonesia, the Philippines, and Vietnam have been flocking to more affluent countries such as Japan, Korea, Singapore, Hong Kong, and Taiwan to fulfil care needs. According to the ILO (2015), out of 23.7 million care or domestic workers in the Asia and Pacific regions, 3.34 million are migrants.

Despite the high numbers of migrant care workers already attending to care needs, the condition of care work in Asia is getting increasingly dire. The region is already grappling with a severe lack of care needs being met: It is estimated that to sufficiently fulfil care needs in the region, an additional 8.2 million more care workers is needed (Sato et. al, 2022). Furthermore, this need was previously put under strain during the COVID-19 pandemic where the virus disproportionately affects vulnerable care recipients, thus further increasing care needs. The question then, is how will care migration fare under another crisis namely climate change? This article looks at previous migrant patterns and motivations between East and Southeast Asia to argue that climate change will make the current care crisis in Asia even more complex. read more

Perkembangan teknologi telah menghadirkan peluang untuk mewujudkan transparansi yang lebih baik dalam pembentukan kebijakan. Landasan pengambilan keputusan untuk merancang kebijakan harus dapat ditetapkan melalui perumusan dan penerapan strategi yang koheren (Noorderhaven, 1995). Strategi yang koheren dapat membantu menghindari bias dan kesalahan umum dan dapat berkontribusi pada merealisasikan kebijakan. Implementasi kebijakan harus dapat mencerminkan pengaruh pengembangan dan implementasi kebijakan yang menjangkau setiap elemen masyarakat. Pengembangan dan implementasi kebijakan idealnya dibentuk oleh regulator sebagai lembaga perwakilan yang bertanggung jawab dan memiliki porsi representatif mengedepankan kepentingan masyarakat (Dijk, 2021). read more

Hingga kini, masyarakat pesisir seolah menjadi kelompok marjinal yang tereksklusi dari gemerlap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dari data jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir tahun 2022 yang begitu besar hingga mencapai 17,74 juta jiwa atau setara dengan 68% dari jumlah keseluruhan angka kemiskinan di Indonesia (Nugraheni, 2023). Apabila dirunut secara historis, penderitaan existing tersebut didorong oleh adanya penetrasi kebijakan neoliberal revolusi biru di sektor pengelolaan maritim yang telah berjalan sejak 1970-an dan mengakibatkan dampak nan luas meliputi hilangnya akses sumber daya, penggusuran lahan, hingga hilangnya kohesi sosial masyarakat pesisir (Bennett et al., 2021). read more

Dalam dekade terakhir, era “triple disruption” telah mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan teknologi global secara signifikan (Yunas et al., 2023:87-97). Pendidikan di Indonesia, meskipun didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2009, menghadapi tantangan kompleks dalam implementasinya. Salah satu masalah utama adalah inklusivitas di tingkat pendidikan dasar. Kebijakan wajib belajar 12 tahun sudah ada, tetapi infrastruktur yang tidak merata dan distribusi sumber daya yang tidak optimal sering menghambat efektivitas pendidikan inklusif. Di daerah terpencil, akses terhadap guru berkualitas, fasilitas pembelajaran yang memadai, dan materi pendidikan yang sesuai masih terbatas (Mahabbati, 2023). Pendidikan dasar yang inklusif sangat penting untuk membentuk fondasi pembelajaran masa depan dan memastikan semua anak memiliki kesempatan pendidikan yang setara (UNESCO, 2020). read more

Salah satu komunitas yang paling terdampak akibat terjadinya perubahan iklim yaitu penyandang disabilitas. (IPCC, 2014; Ngcamu, 2023; Kosanic et.al 2022). Degradasi lingkungan yang terjadi karena perubahan iklim menyebabkan penurunan kualitas air, udara, makanan serta  berdampak pada kesehatan fisik maupun non fisik semakin melemahkan penyandang disabilitas. (WHO, 2011; Ernawati, 2022; Cianconi, 2021; Haines et.al, 2006).  Selain daripada kerentanan, penyandang disabilitas juga terkena dampak yang tidak sama dibandingkan dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas. (Saxton, 2018). Namun, meskipun berbagai temuan menyatakan bahwa komunitas disabilitas merupakan kelompok yang paling mengalami kerentanan akibat perubahan iklim, berbagai penelitian lain memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas tidak diikutsertakan dalam perencanaan maupun upaya-upaya adaptasi dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim. read more

Government policy and personal action are needed to protect children from pollutants effectively. And when we protect our families, we usually save the planet too.

(Coelen F Moere dalam Children and Pollution, Why Scientists Disagree?)

Laporan IQAir pada Juni 2023 menunjukkan bahwa Jakarta menempati peringkat pertama selama dua minggu berturut-turut sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Pada waktu yang sama, terjadi peningkatan drastis dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang dilaporkan di Jakarta. Sebanyak 156.000 orang terdiagnosis penyakit ISPA,  dengan 41.000 di antaranya merupakan bayi di bawah lima tahun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 31% dari jumlah penderita ISPA yang terlaporkan dari bulan sebelumnya(Zhuhri, 2023). Peningkatan penyakit ISPA tersebut berkorelasi dengan kondisi polusi udara pada titik terburuk yang pernah tercatat di Jakarta. read more

Perempuan menjadi penyumbang sampah menstruasi melalui pembalut sekali pakai. Total penduduk di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 271,58 juta jiwa, dengan komposisi 135,4 juta adalah perempuan (Hakiki & Samudro, 2021). Dari jumlah perempuan tersebut, 68,52% diantaranya berada pada usia produktif yang artinya memiliki periode menstruasi setiap bulan dan berpotensi menjadi penghasil sampah pembalut sekali pakai. Seorang perempuan mengalami setidaknya 459 siklus menstruasi selama hidupnya, yaitu antara masa pubertas (usia 11-24) dan menopause (usia 45-55) tahun (Elledge et al., 2018). Sejauh ini Indonesia belum memiliki kebijakan sosial yang mengatur tentang masalah pengelolaan sampah dan kebersihan menstruasi. Undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah juga belum menyebutkan secara jelas terkait sampah menstruasi. Padahal, permasalahan sampah sedang mendera beberapa kota di Indonesia. read more

Aktivitas bercerita dalam catatan sejarah peradaban manusia mengalami proses evolusi yang berlangsung selama ribuan tahun. Proses evolusi berlangsung mulai dari lukisan dan ukiran di dinding gua pada era pra-sejarah, kemudian tradisi lisan ketika manusia mulai mampu berkomunikasi secara verbal, hingga tradisi tulisan ketika telah ditemukannya aksara (Yılmaz & Ciğerci, 2019). Penemuan aksara sendiri merupakan tonggak penting karena penyebaran cerita menjadi lebih luas dan lintas masa. Adapun puncak dari tradisi tulisan adalah ketika pada pertengahan abad ke-15 Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak. Penemuan mesin cetak ini memungkinkan produksi massal cerita melalui beragam media seperti koran dan buku yang memasifkan penyebaran cerita (Loxley, 2004). read more